Ketahanan Pangan untuk Negara Agraris
Majalahnabawi – Isu terkait ketahanan pangan telah sering di diskusikan baik dalam meja legislatif sampai warung kopi. Masyarakat sering mempertanyakan bagaimana nasib para petani pada masa yang akan datang. Ketika melihat kesulitan yang sedang mereka hadapi saat ini. Karena isu ketahanan pangan sangat terkait tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu beras. Maka otomatis hal tersebut juga ada kaitannya bagaimana usaha para petani dalam membantu menyukseskan ketahanan pangan. Karena peran mereka sebagai orang yang memproduksi beras.
Banyaknya penduduk Indonesia dan mayoritas menjadikan nasi sebagai makanan pokok, maka ketercukupan cadangan beras harus selalu siap ketersediaannya. Namun, saat banyaknya penduduk Indonesia masalah lain juga muncul. Yaitu ketercukupan lahan tidak sebanding dengan permintaan akan beras karena banyak lahan pertanian yang telah di alih fungsikan dan faktor lainnya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras. “Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksinya gak mencapai. Karena setiap tahun, kita bertambah yang harus diberikan makan,” kata Jokowi pada acara Pembinaan Petani Jawa Tengah, di Banyumas, Selasa (2/1/2024). (CNBC Indonesia/2/1/24).
Minimnya Lahan dan Petani
Cukup ironis ketika negara kita sering disebut sebagai negara agraris tetapi kebutuhan akan beras impor masih cukup tinggi. Dan untuk mencapai swasembada pangan negara kita juga cukup sulit. Sampai saat ini, impor beras jadi langkah pragmatis yang dipilih agar kebutuhan stok beras terpenuhi.
Tetapi jika mengkaji lebih dalam pilihan mejadikan impor beras sebagai satu-satunya solusi untuk menangani persoalan beras maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasar ini. Bahkan, cenderung menjadi cara praktis mendapatkan keuntungan bagi pihak lain, bukan murni menyejahterakan rakyat.
Pemerintah harus mengambil bagian disini dan negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antispasif. Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyaknya alih fungsi lahan dan berkurangnya jumlah petani.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. Oleh karena itu, negara Islam akan mencari berbagai jalan agar terwujud kedaulatan pangan. Apalagi Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalanan panjangnya.
