‹ Kembali ke Beranda
Opini

Kritik Sosial-Lingkungan dalam Reset Indonesia dan Pesta Babi: Di mana Suara Ormas Islam?

Oleh Muhamad Farhan Subhi·18 Juli 2026·0
Kritik Sosial-Lingkungan dalam Reset Indonesia dan Pesta Babi: Di mana Suara Ormas Islam?

Majalahnabawi.com – Indonesia akhir-akhir ini diramaikan dengan peredaran buku “Reset Indonesia” dan film “Pesta Babi”. Dua maha karya yang berusaha merekonstruksi pengamalan nilai-nilai pancasila di Indonesia. Karya ini tercipta dari mereka yang sadar dan berani menyuarakan ketidakadilan, baik dalam aspek hukum, pengelolaan SDA, hingga ekonomi. Pertanyaannya, di mana peran ormas Islam? Apa mereka tutup mata terhadap kezaliman di sekeliling mereka?

Laporan Jurnalistik, Kritik Indonesia dan Solusi Akar Rumput

Reset Indonesia ialah sebuah buku karya Tim Ekspedisi Koperasi Indonesia Baru. Sebuah karya narasi jurnalistik dari empat wartawan yang mewakili masing-masing generasinya. Mereka berkeliling Indonesia untuk melihat lebih dekat permasalahan masyarakat. Buku ini bukan hanya gudang kritik terhadap pemangku kebijakan dan perilaku buruk masyarakat, melainkan menawarkan beberapa solusi kita selesaikan bersama. Berikut sedikit rangkuman penulis terhadap isi buku ini:

Ekonomi dan Sistem Pembangunan

  • Mendorong ekonomi berbasis koperasi.
  • Menguatkan ekonomi berbasis kemandirian desa.
  • Menolak kapitalisme dan sistem pasar bebas modern yang dianggap memperlebar kesenjangan sosial serta memicu pelanggaran HAM.
  • Menanamkan prinsip hidup sederhana: belajar mencukupkan diri dan tidak serakah.

Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

  • Menjadikan kereta sebagai moda transportasi umum utama demi mengurangi dampak lingkungan.
  • Mengembangkan listrik berbasis energi terbarukan, namun tetap memperhatikan kelestarian alam dan menolak model energi yang merusak lingkungan, termasuk eksploitasi geothermal yang berlebihan.
  • Mendorong tradisi “hutan wakaf” sebagai bentuk pelestarian alam berbasis nilai sosial dan keagamaan.
  • Memberikan pengelolaan hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya kepada masyarakat adat agar tidak dieksploitasi secara berlebihan.
  • Menolak pertambangan destruktif, reklamasi, penebangan hutan liar, dan eksploitasi ikan secara berlebihan.
  • Menolak keberadaan pabrik di wilayah hulu sungai. Jika industri berada di hilir, limbah tetap harus dikelola secara ketat agar sungai tidak tercemar.

Politik dan Tata Kelola Negara

  • Mendukung konsep partai regional sebagai bentuk penguatan representasi daerah dalam sistem politik nasional.

Video Dokumenter Karya Pemerintah Indonesia di Tanah Papua

Serupa dengan Buku Reset Indonesia, Film Pesta Babi merupakan karya Koperasi Indonesia Baru. Meski begitu, film ini juga merupakan hasil kerja sama dengan beberapa lembaga dan komunitas, seperti Greenpeace, Pusaka, dan Jubi.id. Karya ini mendokumentasikan Program Strategis Nasional pemerintah di tanah Papua. PSN tersebut meliputi poin-poin berikut:

  • 1,3 Juta hektar sawah
  • 560.000 Hektar perkebunan tebu
  • 400.000 Hektar perkebunan kelapa sawit
  • 380.000 Hektar lahan peternakan

Program-program ambisius tersebut tidak lain untuk mendukung cita-cita swasemba pangan dan optimalisasi penggunaan energi bahan bakar terbarukan. Sebuah cita-cita mulia yang diangan-angankan presiden-presiden Indonesia, baik Prabowo kini, maupun para pendahulunnya.

Meski nampaknya pancasilais dan kerakyatan, film ini mencoba menimbang PSN tersebut dari perspektif lain. Mereka mengangkat perspektif warga Papua yang tinggal di sekitar mega proyek tersebut, baik yang hutannya sudah menjadi sawah maupun yang hutannya menuju deforestasi. Setidaknya terdapat lima perwakilan dari dua ribu lebih warga asli Papua yang diwawancarai terkait dampak PSN tersebut. Kelima perwakilan tersebut ialah sebagai berikut:

  • Yasinta Moiwend dari Suku Marind di Distrik Ilwayab
  • Natalis Buer dari Suku Marind di Distrik Tanah Miring
  • Vincen Kwipalo dari Suku Yei di Distrik Jagebob
  • Hendrikus “Franky” Woro dari Suku Awyu di Distrik Fofi
  • Wilem Kimko dari Suku Muyu di Distrik Waropko

Singkat cerita, dapat kita simpulkan bahwa mega proyek pemerintah ini amat merugikan mereka. Buka swasemba, energi terbarukan, maupun kehidupan layak didapat, melainkan pencaplokan hutan adat mereka. Sebelum proyek tersebut masif dioperasikan, mereka mampu hidup mandiri dengan mengandalkan hasil hutan. Setelah deforestasi, mereka hanya menjadi penyuplai kebutuhan hedonisme masyarakat perkotaan Indonesia

Di mana Suara Ormas Islam? Apa Mereka Masih Peduli?

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat dari sudut pandang yang baru pula. Di tengah kelaliman penguasa yang berhasil didokumentasikan dalam dua karya jurnalistik di atas, apakah ormas Islam ada dan hadir untuk bantu menyuarakannya? Atau justru malah menjadi tameng busuknya pemerintah demi secercah rupiah?

Dalam dua karya tersebut, kalau tidak salah, hanya ada satu tempat, yaitu di Buku Reset Indonesia di mana disebutkan peran Ormas Islam, yaitu pengadaan proyek Hutan Wakaf Organisasi Muhammadiyah. Selain Ormas tersebut, terdapat juga lembaga pendidikan Ke-Islam-an yang turut berkontribusi dalam pengadaan Hutan Wakaf. Pada bagian tersebut, dijelaskan pula peluang kontribusi masyarakat Muslim dalam program-program filantropi demi mensukseskan program Hutan Wakaf.

Meski dalam film Pesta Babi tidak terlihat peran masyarakat Muslim, hemat penulis dapat dikatakan maklum karena konteks peristiwa tersebut memang terjadi di lingkungan saudara-saudara kita yang kristiani. Sebagai penguat, bisa kita perhatikan film dokumenter lain karya mereka, yaitu Sexy Killers.

Film ini menggambarkan problematik tambang batu bara Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Jawa serta polemik perusahaan pembangkit listrik. Terdokumentasi dalam film tersebut bahwa sebuah komunitas santri turut memperjuangkan penghentian aktivitas yang merugikan masyarakat sekitar.

Prestasi Grassroots Organisasi

Di NU, dapat kita berkenalan dengan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama). Sementara jika kita pergi ke Muhammadiyyah, dapat kita berkenalan dengan MLH (Majelis Lingkungan Hidup) Muhammadiyah. Selain dari kedua ormas tersebut, dapat pula kita berkenalan dengan LPLH-SDA  (Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam) milik MUI (Majelis Ulama Indonesia).

LPBI NU telah aftif untuk terjun langsung memberikan bantuannya dalam setiap tragedi bencana di tanah air. Terdapat pula beberapa kali pelatihan kesiapan penanggulangan bencana, seperti pendirian dapur umum. Untuk antisipasi jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan, didapatinya program penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, hingga edukasi pengolahan sampah.

Program-program positif tersebut bersaing dengan MLH Muhammadiyah. Mereka aktif mengembangkan agenda tahunan menjadi lebih ramah lingkungan, seperti program Green Hajj (Haji Ramah Lingkungan) dan Green Qurban (Kurban Ramah Lingkungan). MLH Muhammadiyah juga mengedukasi terkait pengurangan limbah plastik, penghematan air, hingga pemanfaatan hutan.

LPLH-SDA  MUI pun memiliki program positif nya sendiri. Terdapat edukasi Masjid Hijau atau EcoMasjid, yaitu manajemen masjid yang ramah lingkungan. Masjid dihimbau membuat sumur resapan dan menampung air hujan untuk kebutuhan air di masjid tersebut. Terdapat pula pelatihan dai masjid pesisir untuk peduli gambut.

Setidaknya itu lah yang dapat penulis rangkum terkait peran-peran ekoteologi dari para perpanjangan tangan ormas Islam terbesar di Indonesia. Dalam ranah ekonomi, lembaga-lembaga grassroots ormas Islam masif mendorong pertumbuhan UMKM, koperasi, hingga pelatihan-pelatihan softskill untuk mendukung para pelaku usaha.

Berbeda dengan kedua ranah tersebut, penulis belum menemukan progres mereka dalam ranah hukum dan politik. Tetapi anggaplah kedua ranah tersebut pun berprestasi, maka tetap masih menyisakan satu pertanyaan, di mana peran para pengurus pusat dan pengurus besarnya? Jika skala terkecil dalam organisasi mampu memberikan dampak positif, bukankah skala pusat dapat memberikan dampak yang lebih besar?

Kuat di Bawah, Hilang Arah di Atas

LPBI NU, MLH Muhammadiyyah, LPLH MUI, dan bagian pemberdayaan ekonomi mereka mungkin telah berkontribusi amat positif. Terdapat beberapa permasalahan yang belum terjawab di sini. Perizinan pabrik, tambang, dan eksploitasi skala besar masih belum terjamah. Kaum akar rumput ormas Islam mungkin mampu untuk mengkordinir massa, tetapi tanpa backing-an kuat pengurus pusat, untuk apa mengundi nyawa tanpa asuransi.

Ormas Islam amat jauh berbeda dengan ormas lainnya. Loyalitas anggota dan pengurus terhadap organisasi dan pucuk pimpinan melebur bersama kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satu saja komando untuk mengangkat senjata, menolak membayar pajak, dan nilai-nilai revolusioner lainnya, maka sudah cukup untuk setidaknya menciptakan perang saudara. Bukan kah poin tersebut bisa menjadi nilai jual pengurus pusat dalam bernegoisasi dengan para pemangku kebijakan?

Hemat penulis, para pucuk pimpinan hari ini terlalu cari aman. Dalih mereka ialah memfokuskan diri pada nilai-nilai evolusi, tumbuh lebih baik secara bertahap. Mereka merasa langkah-langkah tersebut minim resiko. Padahal mereka pun seharusnya mengaspirasikan perasaan simpatisan di bawah. Tambang, pabrik, dan PSN setidaknya memberikan dampak buruk bagi warga sekitar.

Di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tentu selalu ada warga Muslim yang terdampak buruknya proyek-proyek tersebut. Mereka mengalami penggusuran, sulitnya air bersih, terganggunya perekonomian yang berbasis SDA, hingga penyakit atau kematian karena paparan limbah. Sekali lagi, jika korbannya ialah warga Muslim, bukankah ketika membaca doa iftitah maka mereka akan membaca antara Allaahu Akbar kabiira dan Allahumma baaid bainii?

Bagikan: