Mengulik antara Politik Negara dan Syariat Islam

Majalah Nabawi- Memang politik dan syariat Islam terkhusus di dalam negara Indonesia memiliki bentangan jarak yang sangat jauh. Penerapan politik dan kebijakan pemerintah untuk mengatur rakyat Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu penyebabnya adalah negara Indonesia bukanlah bentuk negara Islam, namun berupa negara republik. Pembentukan negara republik ini tidak serta merta tanpa alasan, hal tersebut karena banyaknya suku, ras, antara golongan dan agama yang berbeda-beda di negara Indonesia, maka dari itu tidak mungkin negara ini menerapkan sistem negara Islam.

Namun, hal ini bukanlah suatu yang sangat bertentangan dengan syariat islam sehingga akan mengakibatkan seluruh umat islam yang ada di negara Indonesia berdosa dan menentang ajaran al-Quran. Syariat islam menuntut setiap umat muslim untuk menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan. Tetapi syariat islam tidak mewajibkan kepada pemerintah untuk membangun negara Islam.

Hal tersebut sesuai dengan qoidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ 

“Pelaksanaan kebijakan pemerintah haruslah untuk kemaslahatan rakyatnya, meski kebijakan tersebut tidak sesuai dengan syariat islam. Dan sesuai dengan qoidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “lebih baik tidak melakukan kebaikan tapi tidak menimbulkan keburukan, daripada melakukan kebaikan disertai dengan keburukan.”

Maksudnya, apabila negara Indonesia ini menerapkan sistem negara islam yang ada pada zaman dahulu akan menimbulkan keburukan dan banyak konflik, maka lebih baik, negara Indonesia menjalankan sistem islam  yang memadukan toleransi antar umat namun tidak menimbulkan keburukan dan konflik. Memang antara politik dan islam tidak memiliki kesamaan, namun ada hubungan timbal balik antar keduannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah bin Mu’taz bahwa:

الملك بالدين يبقي و الدين بالملك يقوي

“Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama, akan abadi (bertahan) dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat.”

Sistem pemerintah dengan agama akan menjadikan negara kekal, karena sistem pemerintah juga memerlukan agama sebagai pembentuk etika. Sehingga dalam pengaturan pemerintah harus sesuai dengan etika agama, dan agama yang sesuai dengan sistem pemerintah akan dapat menjadi kuat. Karena tanpa adanya kebijakan yang mengatur, maka agama akan menjadi semrawut.

Munculnya Konflik Sosial

Salah satu penyebab konflik sosial yaitu adanya kelompok yang ingin mendirikan negara islam yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, hal ini sangat meresahkan umat Islam dan umat agama lain. Kelompok tersebut adalah radikal. Seperti kita ketahui, bahwa negara Indonesia tidak dapat menerapkan sistem negara Islam karena perbedaan SARA. Dan pemimipin di Indonesia pun tak wajib dari kalangan muslim. Karena hal tersebut juga bukan merupakan syarat utama untuk mendirikan negara yang baik. Esensi daripada pemimpin bukan dari agama yang ia anut akan tetapi, dari kemaslahatan yang ia bawa. Agar tercipta pula kenyamanan dan kemanan dalam bernegara.

Pandangan terhadap Agama lain

Dalam agama Islam tidak perlu adanya pandangan untuk membedakan dengan agama lain, karena memang al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap umat muslim harus bersifat ekslusif artinya menyakini bahwa agama islam adalah agama yang paling benar, namun sikap tersebut juga harus disertai dengan sikap inklusif, artinya agama islam juga harus menghargai agama lain, tidak diperkenankan setiap umat islam merasa paling benar sendiri dikalangan agama lain dengan merendahkan agama tersebut. Maka, dengan sikap ekslusif dan inklusif tersebut negara Indonesia akan tetap lestari tanpa adanya konflik sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, agama tidak perlu mempermasalahkan transaksi dalam ekonomi yang melibatkan antar agama dalam negara Indonesia. Segala transaksi yang terlaksana merupakan transaksi yang sah saja. Agama juga tidak perlu memandang rendah terhadap masyarakat strata bawah dengan kondisi ekonomi yang kurang. Hal ini akan mengakibatkan diskriminasi sosial dan jarak antar masyarakat. Segala stratifikasi sosial yang ada di masyarakat perlu adanya penyamarataan dan tanpa perbedaan. Sehingga, akan menimbulkan perlakuan yang adil tanpa adanya sifat ekslusif mementingkan masyarakat atas dengan menelantarkan masyarakat golongan bawah.

Politik identitas dalam satu kelompok agama dan golongan merupakan hal yang sangat meresahkan masyarakat negara Indonesia, dalam agama seperti kelompok FPI dan HTI dan dalam golongan seperti Gerakan papua merdeka. Meski ketiganya memiliki perbedaan terhadap pandangan namun inti dari ketiganya adalah ingin diakui negara dengan mempertahankan dan menjunjung ideologi mereka yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kelompok HTI dan FPI yang ingin mendirikan negara islam dengan dalih amr mar’uf nahi munkar, namun realitanya tindakan mereka dalam mencegah kemungkaran dengan menimbulkan kericuhan dalam elemen masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan islam yang merupakan agama bertajuk kedamaian. Tidak hanya itu, kejadian bom bunuh diri yang berdalih jihad fi sabilillah juga merupakan hal yang sangat menentang terhadap agama Islam. Maka dari itu, untuk membangun kenyamanan bersama, mari kita junjung tinggi moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari.